Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar yang memiliki 17.508 pulau dengan panjang garis pantai 81.000 km, memiliki potensi sumber daya pesisir dan lautan yang sangat besar (Bengen, 2001). Luas wilayah perairan Indonesia sebesar 5,8 juta km2 yang terdiri dari 3,1 juta km2 Perairan Nusantara dan 2,7 km2 Perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) atau 70% dari luas total Indonesia.
Besarnya potensi sumber daya kelautan Indonesia tersebut, potensi sumber daya ikan laut di seluruh perairan Indonesia (tidak termasuk ikan hias) diduga sebesar 6,26 juta ton per tahun, tercermin dengan besarnya keanekaragaman hayati, selain potensi budidaya perikanan pantai di laut serta pariwisata bahari (Budiharsono S., 2001). Di lain pihak, jumlah penduduk yang meningkat cepat beserta intensitas pembangunannya sumber daya alam daratan sudah mulai menipis dan dengan kenyataan bahwa 60% dari penduduk Indonesia (kira-kira 185 juta jiwa) yang dianggap tinggal di daerah pesisir, tidaklah mengherankan bahwa lingkungan pesisir dan laut menjadi pusat pemanfaatan sekaligus pengrusakkan yang tingkatnya sudah cukup parah untuk beberapa daerah tertentu (Anonimous, 1996).
Wilayah pesisir dan lautan Indonesia yang kaya dan beragam sumber daya alamnya telah dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia sebagai salah satu sumber bahan makanan utama, khususnya protein hewani, sejak berabad-abad lamanya. Sementara itu, kekayaan hidrokarbon dan mineral lainnya yang terdapat di wilayah ini juga telah dimanfaatkan untuk menunjang pembangunan ekonomi nasional sejak Pelita I. Selain menyediakan berbagai sumber daya tersebut, wilayah pesisir dan lautan Indonesia memiliki berbagai fungsi lain, seperti transportasi dan pelabuhan, kawasan industri, agribisnis dan agroindustri, rekreasi dan pariwisata, serta kawasan pemukiman dan tempat pembuangan limbah.
Banyak faktor yang menyebabkan pola pembangunan sumber daya pesisir dan lautan selama ini bersifat tidak optimal dan tidak berkelanjutan. Namun, kesepakatan umum mengungkapkan bahwa salah satu penyebabnya terutama adalah perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sumber daya pesisir dan lautan yang selama ini dijalankan secara sektoral dan terpilah-pilah. Padahal karakteristik dan dinamika alamiah ekosistem pesisir dan lautan yang secara ekologis saling terkait satu sama lain termasuk dengan ekosistem lahan atas, serta beraneka ragam sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan sebagai potensi pembangunan yang ada pada umumnya terdapat dalam satu hamparan ekosistem pesisir, mensyaratkan bahwa pembangunan sumber daya pesisir dan lautan secara optimal dan berkelanjutan hanya dapat terwujud melalui pendekatan terpadu dan holistik.
Potensi pembangunan yang terdapat di wilayah pesisir dan lautan secara garis besar terdiri atas tiga kelompok yaitu: sumber daya yang dapat diperbaharui (renewable resource), sumber daya yang tidak dapat diperbaharui (unrenewable resource), jasa-jasa lingkungan (environmental service). Pertanyaannya adalah sudah seberapa besar pemanfaatan yang telah digali dari ketiga kelompok sumber daya tersebut. Padahal jika pemanfaatannya dapat dioptimalkan, akan sangat menguntungkan untuk peningkatan produk domestik bruto dan kesejahteraan rakyat.
Menurut perhitungan yang dilakukan oleh Tim CIDA/Bappenas (1998), pada tahun 1987 nilai ekonomi total yang dihasilkan oleh sebelas kegiatan pembangunan (pemanfaatan) sumber daya pesisir dan lautan sebesar 36,6 triliun, atau sekitar 22% dari total produk domestik bruto (PDB). Berbagai kegiatan pembangunan ini merupakan sumber mata pencaharian dan kesejahteraan bagi sekitar 13,6 juta orang, dan secara tidak langsung mendukung kegiatan ekonomi bagi sekitar 60% dari total penduduk Indonesia yang bermukim di kawasan pesisir. Kemudian pada tahun 1990, kontribusi ekonomi kegiatan sektor kelautan tersebut meningkat menjadi Rp. 43,3 triliun, atau sekitar 24% dari total produk domestik bruto (PDB), dan menyediakan kesempatan kerja bagi sekitar 16 juta jiwa (Robertson Group dan PT Agriconsult, 1992). Kenaikan kontribusi ini terutama disebabkan oleh kegiatan minyak dan gas, perikanan, dan pariwisata. Sumber yang dapat diperbaharui terdiri atas: hutan mangrove, terumbu karang, padang lamun dan rumput laut, sumber daya perikanan laut serta bahan-bahan bioaktif. Sedangkan sumber daya yang tidak dapat diperbaharui (unrenewable resource) terdiri atas: seluruh mineral dan geologi. Mineral terdiri dari tiga kelas yaitu: kelas A (mineral strategis: minyak, gas, dan batu bara), kelas B (mineral vital: emas, timah, nikel, bauksit, bijih besi dan cromite). Selain sumber daya tersebut masih ada jasa-jasa lingkungan (environmental service) yang dapat memberikan kontribusi bagi perekonomian negara seperti fungsi kawasan pesisir dan lautan sebagai tempat rekreasi dan pariwisata, penampungan limbah, pengatur iklim, kawasan perlindungan, dan sistem penunjang kehidupan serta fungsi ekologis lainnya. Seharusnya hal tersebut dapat menjadi kekuatan tersendiri bagi negara kita
Hal inilah yang kemudian memacu kami, Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro untuk membuat suatu kegiatan yang diharapkan mampu membangkitkan kembali semangat kebangsaan kita, Indonesia. Dengan membentuk berbagai macam acara tersebut. Maka dari itulah, kegiatan ini kami namakan INDONATION--Indonesia is Our Nation 2010 dengan grand tema ”PEMBERDAYAAN EKONOMI PESISIR DALAM MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN EKONOMI INDONEIA”.
Melalui berbagai macam kegiatan yang sarat akan semangat kebangsaan dalam rangka untuk bersama-sama mewujudkan Indonesia yang mandiri dan memiliki kepribadian. Kegiatan yang terdiri dari talkshow tentang kewirausahaan di wilayah pesisir, lomba-lomba yang tentunya bertemakan tentang ekonomi pesisir, seminar nasional yang akan mengupas perekonomian pesisir itu sendiri, pagelaran seni budaya yang menampilkan kesenian khas daerah pesisir sampai dengan penerbitan buletin jepit yang akan meliput segala macam kegiatan selama acara INDONATION tersebut berlangsung.
